Terbitkan Ketentuan Ekspor CPO, Mendag: Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri Jadi Prioritas

Jakarta,kabarterkini2309.blogspot.com ||
PERMENDAG 30-2022Kementerian Perdagangan (Kemendag) menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 30 Tahun 2022 tentang Ketentuan Ekspor Crude Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached, and Deodorized Palm Oilen and Used Cooking Oil. Mendag Muhammad Lutfi menegaskan pengaturan kembali ekspor CPO ini tetap berpegang pada prinsip bahwa kebutuhan CPO di dalam negeri dan keterjangkauannya merupakan hal yang utama.
“Menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo, pemerintah mengatur kembali ekspor CPO, RBD palm oil, RBD palm olein, dan used cooking oil (minyak jelantah) karena pasokan CPO dalam negeri telah dianggap mencukupi. Namun, pemerintah memastikan bahwa pemenuhan kebutuhan CPO di dalam negeri dan keterjangkauannya bagi masyarakat tetap menjadi prioritas utama pemerintah,” ujar Mendag, dikutip dari laman resmi Kemendag, Selasa (24/05/2022).
Mendag pun menekankan agar para produsen dan eksportir CPO memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah.
“Kami harapkan kerja sama semua pemangku kepentingan untuk menyukseskan kebijakan pengaturan ekspor kembali ini,” ujarnya.
Dalam Permendag 30/2022 ditegaskan, eksportir harus memiliki dokumen Persetujuan Ekspor (PE) sebagai syarat mengekspor CPO dan produk turunannya sesuai dengan yang diatur dalam peraturan tersebut. Masa berlaku PE adalah enam bulan.
Adapun tiga persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh PE adalah, pertama, eksportir harus memiliki bukti pelaksanaan distribusi kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation/DMO) dengan harga penjualan di dalam negeri (domestic price obligation/DPO) kepada produsen minyak goreng curah. Kedua, bukti pelaksanaan distribusi DMO minyak goreng curah dengan DPO kepada pelaku usaha jasa logistik eceran dan membeli CPO dengan tidak menggunakan DPO. Ketiga, bukti pelaksanaan distribusi DMO produsen lain yang didahului dengan kerja sama antara eksportir dan produsen pelaksana distribusi DMO, disampaikan melalui Indonesia National Single Window (INSW) berupa elemen data elektronik nomor induk berusaha dan nama perusahaan.
Sanksi bagi eksportir yang tidak memenuhi ketentuan antara lain mendapat sanksi administratif berupa peringatan secara elektronik di Sistem Indonesia National Single Window (SINSW), pembekuan PE, hingga pencabutan PE. (Timbul. Sinaga)

Read More

KPK dan Kemendes Perkuat Pengawasan Dana Desa

Jakarta,kabarterkini2309.blogspot.com||
Sejak 2015, pemerintah mengucurkan dana desa. Dana yang besar, tentu harus diikuti oleh pengawasan terhadap pengelolaan dana desa tersebut. Karena itu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Abdul Halim Iskandar mengunjungi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (3/3), guna memperkuat pengawasan dana desa.
Kunjungannya disambut oleh tiga Pimpinan KPK, Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar, dan Nawawi Pomolango. Dalam pertemuan itu, Wakil Ketua KPK Nawawi menyampaikan pendapatnya mengenai pengalaman selama ia menjadi hakim.
“Dulu itu, di Kabupaten Poso, ada satu kejaksaan cabang itu hobinya membawa kepala desa, bahkan yang nilai perkaranya hanya 4,5 juta rupiah. Di sini kita bisa bincangkan agar Kemendes bisa mencari formula seperti apa yang pas, seperti bahasanya pak Tito kemarin selaku Menteri Dalam Negeri, jangan mereka ini dihukum karena ketidakmampuannya,” ujar Nawawi.
Abdul Halim pun merespons baik usulan itu. Menurutnya, jika melihat dari besarnya dana desa maka pemerintah memang sangat membutuhkan penanganan yang sangat serius untuk mengawal pemanfaatan dan pelaporan dana desa.
Alokasi dana desa, APBDes dan pendapatan asli desa itu tiap tahun pasti akan meningkat, dan dana desanya juga meningkat. Misalnya tahun 2019 Rp 70 triliun, kemudian tahun 2020 jadi Rp 72 triliun, maka tahun depan pasti akan meningkat lagi. “Ini sangat strategis. Jika desa mampu mengelola ekonominya, dan masyarakatnya menjadi sejahtera maka ini menurunkan angka kemiskinan secara nasional,” papar Abdul.
Abdul pun menjelaskan, bahwa dana desa tahun 2020 senilai Rp72 triliun, sedangkan APBDes Indonesia sebesar Rp130 triliun. Menurutnya, APBDes itu berasal dari empat sumber. Pertama, dana desa APBN; kedua, alokasi dana desa dari kabupaten; ketiga, bantuan keuangan desa dari provinsi; dan keempat pendapatan asli desa.
Hal-hal tersebut yang lebih lanjut didiskusikan dalam pertemuan itu. Ia berharap dengan adanya pendampingan oleh KPK, maka pemanfaatan dana desa bisa semakin optimal.
Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh jajaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi di antaranya Sekretaris Jenderal Anwar Sanusi, Inspektur Jenderal Anshar Husein, Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Taufik Madjid, serta Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan, dan Koordinator Sekretariat Bersama Stranas PK Herda Helmijaya. ( TIM - RED )

Read More

Presiden Jokowi Bagikan Bansos di Sejumlah Pasar Di Bogor

Jakarta, kabarterkini2308.blogspot.com

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Kamis (21/04/2022), membagikan bantuan sosial (bansos) bagi penerima manfaat dan pedagang di sejumlah pasar di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Lokasi pertama yang dikunjungi Kepala Negara adalah Pasar Cisarua, Kabupaten Bogor. Tiba pukul 14.35 WIB, Presiden Jokowi disambut riuh masyarakat dan pedagang pasar tersebut. Presiden langsung menghampiri masyarakat penerima manfaat untuk menyerahkan Bantuan Modal Kerja (BMK) sebesar Rp 1,2 juta.
“Ini sudah diterima? Isinya Rp1,2 juta ya, bantuan untuk modal usaha. Jangan untuk beli HP ya, jangan buat baju, buat modal usaha. Nanti kalau ada untungnya baru bisa beli yang lain,” ujar Presiden kepada masyarakat penerima manfaat.
Selain BMK, Presiden juga menyerahkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng sebesar Rp300 ribu kepada masyarakat penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dan pedagang.
Selepas dari Pasar Cisarua, Presiden menuju Pasar Ciawi. Cuaca gerimis tidak menyurutkan Kepala Negara untuk kembali menyerahkan sejumlah bantuan kepada pedagang dan masyarakat.
Selain menyerahkan bantuan sosial, Presiden juga menyapa masyarakat dan mendengarkan aspirasi yang mereka sampaikan. Salah satunya Yuli, seorang guru honorer SD yang meminta perhatian terkait gajinya yang belum dibayar dua bulan.
Menanggapi hal tersebut, Presiden meminta Sekretaris Kabinet Pramono Anung untuk mencatatnya. Selepas itu, Kepala Negara beranjak ke Pasar Sukasari, Kota Bogor.
Tiba sekitar pukul 15.46 WIB di Pasar Sukasari, Presiden langsung menyerahkan BMK dan BLT Minyak Goreng kepada para penerima. Presiden juga berpesan agar bantuan tersebut digunaan untuk tambahan bantuan modal usaha.
Selanjutnya, Presiden Jokowi menyambangi Pasar Bogor yang merupakan pasar terakhir yang dikunjunginya. Masyarakat dan para pedagang tampak antusias menyambut kedatangan Presiden Jokowi, salah satunya Adang Setiawan, penjual bakso yang terharu diberi bantuan langsung oleh Presiden.
“Baru pertama kali lihat aslinya. Biasa di TV kan, ini langsung depan mata ke saya langsung ngasih. Semoga ke depannya makin maju lagi Indonesia. Sukses terus buat Pak Jokowi,” ujarnya.

Selesai di Pasar Bogor, sekitar pukul 17.00 WIB Presiden kembali ke Istana Kepresidenan Bogor. Turut mendampingi Presiden dalam kegiatan tersebut antara lain Menteri Sosial Tri Rismaharini, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Wali Kota Bogor Bima Arya. (TS/Iyan Chandar)

Read More

KENA GAGE DI TOL SAAT MUDIK BAKAL DI TILANG? INI KATA KEMHUB

Jakarta-kabarterkini2309.blogspot.com||
Pemerintah dalam hal Kementerian Perhubungan (Kemhub) dan juga Kepolisian RI (Polri) telah menyiapkan skema dan langkah untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan kemacematan dalam arus mudik Lebaran tahun 2022 atau Idulfitri 1443 Hijriyah (h).
Diantara langkahnya adalah menerapkan sistem one way, contra flow dan ganjil genap. “Kemudian juga buka tutup di rest-rest area,” terang Wakapolri Jenderal Polisi Gatot Eddy beberapa waktu lalu.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi mengatakan skema ganjil genap dan one way akan dilaksanakan bersamaan lantaran tingginya potensi masyarakat penggunaan kendaraan pribadi maupun umum, termasuk sepeda motor.
“Dengan demikian, kami bersama Korlantas Polri memandang perlu ada prioritas di jalan tol terutama,” ujar Budi dalam kesempatan yang sama.
Menurut dia, ganjil-genap dan one way akan diberlakukan baik di jalur mudik maupun di jalur balik.
“Untuk mudiknya sudah kita tentukan 27 April, 28 April, 29 April. Namun demikian, memang ini sifatnya dari awal kita tentukan tanggalnya namun pelaksanaannya akan tergantung dengan diskresi kepolisian,” kata Budi.
Lalu apakah pelanggar ganjil genap akan dikenakan sanksi jika melanggar?
Budi menerangkan, berdasarkan koordinasi, maka tidak akan ada sanksi tilang bagi kendaraan yang terjaring ganjil genap selama masa arus mudik Lebaran 2022 di sejumlah titik jalan tol. Pelanggar, hanya akan diarahkan ke luar dari tol saja.
“Tidak ada (tilang). Iya itu saja, keluar jalan nasional,” terang Budi
Berikut jadwal pelaksanaan ganjil genap dalam mudik Lebarak 2022:
Arus Mudik
– Kamis, 28 April 2022
Mulai pukul 17.00-24.00 WIB dari KM 47 Tol Jakarta-Cikampek sampai KM 414 Gerbang Tol Kalikangkung
– Jumat, 29 April 2022
Mulai pukul 07.00-24.00 WIB dari KM 47 Tol Jakarta-Cikampek sampai KM 414 gerbang Tol Kalikangkung,

– Sabtu, 30 April 2022
Mulai pukul 07.00-24.00 WIB dari KM 47 Tol Jakarta-Cikampek sampai KM 414 gerbang Tol Kalikangkung
– Minggu, 1 Mei 2022
Mulai pukul 07.00-12.00 WIB dari KM 47 Tol Jakarta-Cikampek sampai KM 414 gerbang Tol Kalikangkung
Arus Balik
– Jumat, 6 Mei 2022
Mulai pukul 14.00-24.00WIB dari gerbang Tol Kalikangkung KM 414 sampai KM 47 Tol Jakarta-Cikampek
– Sabtu, 7 Mei 2022
Mulai pukul 14.00-24.00 WIB dari gerbang Tol Kalikangkung KM 414 sampai KM 3 gerbang Tol Halim.
– Minggu, 8 Mei 2022
Mulai pukul 14.00-24.00 WIB dari gerbang Tol Kalikangkung KM 414 sampai KM 3 gerbang Tol Halim
(Iyan. Chandara/Wawan)

Read More

30 Remaja yang Sempat Ditangkap di Jaktim Dipulangkan

Jakarta-kabarterkini2309.blogspot. Com
Sebanyak 30 remaja peserta demo mahasiswa di depan Gedung DPR RI, pada Senin (11/4) dipulangkan pihak Polres Metro Jakarta Timur (Jaktim).
Kasatreskrim Polres Metro Jakarta Timur AKBP Ahsanul Muqaffi mengatakan 30 remaja itu telah dikembalikan ke orang tua masing-masing.
“Sudah dipulangkan semuanya,” kata Ahsanul, Selasa (12/4).
Ahsanul menambahkan bahwa pihaknya telah melakukan pendataan terhadap seluruh remaja yang ditangkap tersebut sebelum akhirnya dikembalikan.
“Kemarin habis didata, kemudian diserahkan Sat Binmas (Polres Jakarta Timur),” ujar Muqaffi.
Sebelumnya, Polres Jakarta Timur menangkap 30 remaja yang hendak mengikuti aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR, Senin (11/4).
Para remaja yang ditangkap itu berusia sekitar 15 hingga 20 tahun dan sebagian besar berstatus pelajar. Mereka ditangkap di pos penjagaan yang tersebar di 10 kecamatan di Jakarta Timur.
Dari 30 yang ditangkap itu terdapat dua orang yang tidak tamat SD, satu orang tamat SD dan bekerja sebagai pengamen, serta satu orang pelajar SMP. (Iyan Chandara) REDAKSI

Read More

Menko PMK dan Menhub Rakor Persiapan Mudik Lebaran 2022

Jakarta,kabar terkini2309.blogspot.com||
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menggelar rapat koordinasi persiapan mudik Lebaran 2022.
Rapat koordinasi ini digelar untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan pemudik dan kenaikan angka kasus Covid-19 melalui penyediaan transportasi yang aman, selamat, nyaman dan sehat. Terlebih, Lebaran tahun ini pemerintah telah memperbolehkan masyarakat untuk mudik.
Dalam sesi acara rakor itu, Menko Muhadjir mengatakan, keberhasilan penyelenggaraan angkutan lebaran ini mulai dari menyiapkan armada transportasi dalam mengantisipasi lonjakan penumpang dan penerapan protokol kesehatan di setiap transportasi.
Menko Muhadjir mengatakan, dalam momentum mudik Lebaran 2022 ini akan meningkatkan vaksinasi. “Kami imbau agar masyarakat untuk segera melakukan vaksinasi,” kata Menko Muhadjir seperti yang dikutip, Jumat (1/4) malam.
Sementara, Menhub Budi Karya mengaku akan menyiapkan langkah-langkah untuk mengantisipasi lonjakan pemudik yang diprediksi mencapai 79 juta jiwa.
Langkah yang dibuat yakni menyiapkan surat edaran petunjuk teknis pelaksanaan perjalanan, dengan merujuk surat edaran dari satgas penanganan Covid-19.
Meski tidak ada penyekatan pada musim mudik tahun ini, Menhub Budi Karya mengaku sudah koordinasi dengan pihak TNI, Polri, Kemenkes dan Pemda untuk melakukan random check atau pengecekan acak di titik-titik seperti rest area, terminal, jembatan timbang.
Pengecekan itu dilakukan untuk memastikan penerapan protokol kesehatan berjalan dengan baik, dan juga mendorong tingkat vaksinasi.
Sementara aspek keselamatan, pihaknya juga akan melakukan ramp cehck kelaikan transportasi massal, dan melakukan pemeriksaan awak transportasi.
Selanjutnya, dalam menjaga keamanan dan kelancaran arus mudik, pihaknya menyiapkan manajemen rekayasa lalu lintas, pengaturan kendaraan barang seperti pembatasan kendaraan sumbu 3, dan pembatasan waktu operasional kendaraan barang.
“Peran serta dukungan masyarakat dengan menjadi pemudik yang bertanggungjawab menjadi faktor penting untuk mewujudkan perjalanan mudik yang selamat, aman, nyaman, sehat dan tidak terjadi peningkatan kasus Covid-19 usai mudik,” pungkasnya. TIM - RED

Read More

Kepala SD Negeri Klender 10 PG Hiraukan Program SIPLah Diduga Memperkaya Diri Dari Anggaran BOS Reguler Dan BOP

Jakarta,kabar terkini2309.blogspot.com
Pemerintah pusat memperlakukan sistem pengadaan barang sekolah berdasarkan kebutuhan yang di pergunakan untuk kebutuhan kegiatan belajar mengajar (KBM) sebagai roda pendidikan di SD Negeri Klender 10 Pg, adapun program SIPLah di berlakukan untuk pengadaan barang sekolah untuk menertibkan pihak rekanan yang sudah terdaftar dan sudah memenuhi apa persyaratan yang berlaku bukan karena ada KKN, dan bukan karena kongkalikong dengan kuasa pengguna anggaran (KPA) seharusnya mengikuti apa yang sudah di buat pemerintah pusat dan daerah sebagai acuan pelaksana kegiatan.
Ketua tim investigasi aliansi LSM, Media Cetak Dan Online Puka Simatupang mengatakan ke awak media di kantornya bahwa kepala SD Negeri Klender 10 Pg diduga kebal hukum dan menghiraukan permintaan masyarakat tentang penyerapan dana BOS Reguler Dan BOP yang bersumber dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam hal itu juga tidak memahami juknis dan undang-undang nomor 14 keterbukaan informasi publik, dengan tegas Puka mengatakan setiap pengadaan barang di sekolah harus mengikuti program SIPLah sebagai acuan, bukan melakukan kongkalikong dengan rekan binaan yang sesuka KPA sekolah menghunjuk siapa rekanan yang melaksanakan kegiatan tersebut.
Dalam surat klarifikasi dan konfirmasi tentang penyerapan dana yang sudah di pergunakan melalui anggaran yang bersumber dari APBN dan APBD Provinsi DKI Jakarta sampai berita ini di turunkan tidak ada respon dari kepala SD Negeri Klender 10 Pg hanya menjawab yang berhak menjawab pertanyaan surat tersebut, hanya di lempar ke pihak irbangko wilayah Jakarta timur dan BPK perwakilan DKI Jakarta.
Dengan tegas Puka Simatupang mengatakan sesuai dengan SK pengguna anggaran adalah kepala sekolah bukan kepala suku dinas pendidikan atau irbangko, tapi keterbukaan pihak kepala sekolah selalu sembunyi-sembunyi dalam penggunaan anggaran tersebut, ketika di konfirmasi siapa rekanan yang sudah melakukan kegiatan pengadaan dan cetakan kepala sekolah lebih banyak bumkam alias diam seribu bahasa, ketika tim dari aliansi membuat surat laporan ke irbangko wilayah Jakarta timur dan tembusan ke pihak kepala suku dinas pendidikan wilayah 1 Jakarta timur tidak ada jawaban atau informasi tindak sanksi yang di berikan ke pihak kepala sekolah yang sudah melakukan dugaan tindak pidana korupsi, dengan tegas Puka Simatupang mengatakan akan menindak lanjuti ke pihak aparat penegak hukum wilayah DKI Jakarta, untuk dapat melakukan penyidikan dan pemberian tindakan sanksi sesuai dengan peraturan tindak pidana korupsi, agar dapat memberikan efek jera ke pihak ASN yang sudah melanggar dan tidak sesuai dengan apa harapan Dari orang tua siswa ungkap pak Simatupang. (Redaksi) 
 

Read More